PEKANBARU, UlasTinta.com – Bupati Pelalawan, H. Zukri, menghadiri agenda penting kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau yang dipusatkan di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri (BRK) Syariah, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026). Pertemuan strategis ini difokuskan pada pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta optimalisasi peran bank daerah dalam memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kunjungan kerja ini dipimpin langsung oleh anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe. Turut hadir dalam forum tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pimpinan BRK Syariah, serta para kepala daerah dan direksi BUMD se-Provinsi Riau untuk mendiskusikan masa depan kemandirian fiskal daerah.

Dalam sambutan pembukanya, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menekankan bahwa BUMD merupakan instrumen vital dalam memperkuat struktur keuangan daerah. Meski hampir seluruh wilayah di Riau telah memiliki BUMD, ia mengakui bahwa performa dan kontribusi setiap perusahaan daerah tersebut saat ini masih belum merata.

Syahrial berharap, melalui dukungan regulasi yang lebih kuat dan pengawasan ketat, tata kelola BUMD di masa depan dapat bertransformasi menjadi lebih profesional dan akuntabel. Hal ini menjadi syarat mutlak agar perusahaan daerah tidak hanya menjadi beban anggaran, melainkan mampu memberikan kontribusi dividen yang maksimal.

Lebih lanjut, pemerintah daerah didorong untuk lebih jeli dalam membidik peluang bisnis, khususnya pada sektor-sektor unggulan seperti industri perkebunan kelapa sawit. Optimalisasi pengelolaan sektor hilir oleh BUMD diyakini akan memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih signifikan bagi masyarakat lokal dan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Pelalawan H. Zukri secara tegas menyatakan bahwa BUMD harus diposisikan sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian daerah. Baginya, BUMD tidak boleh lagi hanya sekadar menjadi pelengkap atau pemanis dalam struktur pembangunan daerah yang sudah ada.

Zukri menyoroti potensi luar biasa sumber daya alam di Kabupaten Pelalawan, terutama di sektor kelapa sawit, yang selama ini menjadi primadona. Ia menilai, peran aktif BUMD sangat diperlukan dalam rantai nilai industri ini agar nilai tambah ekonomi dapat dinikmati langsung oleh daerah melalui peningkatan PAD.

“BUMD perlu diberi ruang yang lebih luas dan fleksibel untuk terlibat dalam sektor-sektor strategis tersebut. Kita ingin manfaat ekonomi dari kekayaan alam ini tidak hanya mengalir ke pihak luar, tetapi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah,” ujar Zukri dengan penuh optimisme.

Tidak hanya fokus pada korporasi besar, Zukri juga mendorong adanya kebijakan yang memfasilitasi kemitraan antara BUMD dengan koperasi dan masyarakat. Sinergi ini dianggap sebagai langkah krusial untuk memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan, sehingga masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri.

Menutup pernyataannya, Zukri berharap pemerintah pusat dan DPR RI dapat merumuskan regulasi yang lebih adaptif bagi perkembangan bisnis daerah. Dukungan ini diharapkan mampu membuat BUMD bertumbuh secara profesional dan menjadi tulang punggung utama menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan.(adv/NG)