ULASTINTA.COM, PEKANBARU – Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, menghadiri Rapat Penyampaian Hasil Deteksi Participating Interest (PI) sepuluh Persen di Wilayah Kerja Provinsi Riau. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu, 24/06/26.

Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo. Agenda ini turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Kepala BPKP Provinsi Riau Dr. Evenri Sihombing, serta sejumlah kepala daerah kabupaten dan kota se-Provinsi Riau.

Dalam pemaparannya, Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo menjelaskan bahwa kehadiran KPK di Provinsi Riau bertujuan untuk memperkuat tata kelola PI sepuluh persen. Langkah ini diambil agar manfaat dari sektor minyak dan bumi (migas) dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh daerah penghasil.

KPK menegaskan bahwa hasil deteksi yang dilakukan menjadi bahan evaluasi bersama untuk membenahi sistem. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, keterbukaan data, serta sinergi antarpemangku kepentingan agar pengelolaan PI berjalan transparan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah.

Merespons hal tersebut, Plt. Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran KPK RI atas penyampaian hasil deteksi tersebut. Ia menegaskan bahwa data serta rekomendasi dari KPK akan langsung menjadi bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola PI bersama dengan jajaran Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan harapan besar di hadapan Direktur Koordinasi KPK dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas. Kasmarni meminta agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bengkalis, yakni PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ), diberikan ruang dan kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam berbagai kegiatan strategis di sektor migas.

“Kami berharap ke depan PT BLJ dapat diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan strategis sektor migas. Dengan demikian, keberadaan BUMD ini dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis,” ujar Kasmarni.

Kasmarni mengaku sangat optimistis bahwa dengan adanya keterlibatan yang lebih besar di sektor hulu maupun hilir migas, PT BLJ akan mampu memberikan sumbangsih finansial yang signifikan bagi peningkatan PAD. Langkah ini juga dinilai akan memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak roda ekonomi dan pembangunan daerah.

Dalam menghadiri rapat tersebut, Bupati Bengkalis turut didampingi oleh tim delegasi yang kuat, di antaranya Sekretaris Daerah dr. Ersan Saputra TH, Inspektur Daerah Radius Akima, Kepala Bapenda Muhammad Thaib, Kepala Diskominfotik Agus Sofyan, Kepala BPKAD H. Aready, dan Kepala Bappeda Rinto.

Selain itu, tampak hadir pula Kepala DPMPTSP Khairi Fahrizal, Sekretaris Inspektorat Dedy Kurniawan, Kabag Hukum Mohd. Fendro Arrasyid, Kabag Perekonomian Asnurial, serta Kabag Prokopim Syafrizal. Kehadiran jajaran kepala OPD ini menegaskan keseriusan Pemkab Bengkalis dalam mengawal potensi pendapatan daerah dari sektor migas secara akuntabel. (Inf/Dian)