JAKARTA, UlasTinta.com  — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan memperluas jaringan akses keuangan hingga ke pelosok desa. Langkah strategis ini ditegaskan lewat kehadiran Bupati Muba, H. M. Toha Tohet, S.H., dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Dalam forum nasional tersebut, Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah Muba Drs. Syafaruddin, M.Si., serta Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinkominfo Muba Jerry Rinoldi, S.T.

Rakornas TPAKD 2026 yang mengusung tema "Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia" ini dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam pengarahannya, Presiden menegaskan bahwa fokus fundamental pemerintah saat ini adalah menstimulus simpul perekonomian nasional yang dimulai dari tingkat daerah dan desa.

"Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi tidak hanya di atas. Kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah, dan semua daerah akan kita bangun ke depan," ujar Presiden Prabowo.

Sebagai pilar penguat kebijakan, Presiden Prabowo juga resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Lembaga baru ini diamanatkan untuk memastikan setiap keluarga di Indonesia, termasuk masyarakat di wilayah pedesaan Muba, memiliki ketahanan ekonomi mandiri serta akses pembiayaan yang inklusif.

Sejumlah program penguatan finansial makro yang dipaparkan dalam Rakornas tersebut meliputi:

1. Proteksi bagi pelaku usaha mikro dari jeratan pinjaman ilegal.
2. Optimalisasi pembiayaan sektor prioritas bagi petani, nelayan, dan sektor UMKM.
3. Gerakan satu orang satu rekening dan program Simpanan Pelajar (Simpel).
4. Penyaluran bantuan modal santri/pesantren serta penurunan suku bunga kredit perempuan prasejahtera menjadi 8 persen per tahun.

Menanggapi instruksi tersebut, Bupati Muba H. M. Toha Tohet, S.H., menyatakan kesiapan penuh jajarannya untuk mengimplementasikan arahan Presiden dan menyelaraskan program kerja daerah dengan target DNKK.

"Kami menyambut baik pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Pemkab Muba siap memperkuat sinergi TPAKD di daerah agar skema pembiayaan murah, serapan KUR, dan proteksi dari rentenir benar-benar dirasakan manfaatnya secara konkret oleh para pelaku UMKM dan petani di desa-desa," kata Toha.

Melalui kemitraan intensif bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sektor perbankan, Pemkab Muba berkomitmen memangkas birokrasi akses modal usaha guna mendongkrak omzet perekonomian lokal sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang berkelanjutan. (Tyb)